top of page
  • Writer's pictureGA

Perpindahan Ibu Kota Negara Diharapkan Tekan Kemiskinan dan Urai Kemacetan Jakarta




Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jakarta pasca-perpindahan ibu kota negara (IKN) yang juga Penasehat Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan berharap, perpindahan IKN dapat menekan angka kemiskinan di Jakarta. Perpindahan IKN nantinya juga diharapkan menekan urbanisasi ke Jakarta.


"Harapan kami ya menekan kemiskinan, juga menekan urbanisasi tentang pertumbuhan produk di DKI Jakarta," ujar Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Selain dapat menekan angka kemiskinan dan urbanisasi, kata Pantas, perpindahan IKN juga mampu mengurangi kemacetan di Jakarta dan menambah ruang terbuka yang saat ini dinilai masih minum.


"Bukan cuma Jakarta, tapi juga dengan daerah penyangga bisa terurainya kemacetan, bisa juga terurainya kekurangan ruang terbuka hijau di Jakarta,” kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.


Pantas tegaskan proyek nasional akan berlanjut



Pantas Nainggolan, menegaskan proyek-proyek nasional harus tetap berjalan di Jakarta meski pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur, mulai tahun depan. Pantas menyampaikannya dalam rapat pansus itu di DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 19 September 2023.


“Jadi tidak bisa berhenti apapun yang terjadi. Program-program nasional, memang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat maupun lingkungan Jakarta, itu tetap harus dilakukan,” ucap Pantas.

Program nasional itu misalnya pembangunan transportasi umum seperti MRT dan LRT. Selain itu, ada juga aset nasional yang menurutnya perlu dipertahankan. Dia menunjuk contoh Gedung DPR dan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, serta Kemayoran.


"Tujuannya agar aset tersebut memiliki nilai yang tetap terjaga, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik," katanya sambil menambahkan, aset-aset tersebut menjadi salah satu fokus dalam pembahasan draf Rancangan Undang-Undang Kekhususan Jakarta.



Dalam draf tersebut juga terdapat usulan untuk membentuk Dewan Kawasan (Dewas) yang fungsinya sebagai pengawas, sekaligus mengelola tata ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek Punjur).


“Dalam draf ini wapres ditunjuk sebagai Ketua Dewan Kawasan supaya otoritasnya lebih kuat,” kata Pantas.

Dia meyakini pengelolaan tata ruang itu mampu memberikan kontribusi yang positif. Misalnya, mampu mengurai kemacetan, mengatasi kekurangan ruang terbuka hijau, dan menyelesaikan masalah banjir. Termasuk juga menghambat laju pertumbuhan penduduk di Jakarta.


“Akan ada konsekuensi juga pemindahan aparatur pemerintahan pusat ke Nusantara, dengan sedikit banyaknya itu akan mengurangi beban kawasan Jakarta yang selama ini dikeluhkan semakin padat atau penuh, sehingga menjadi sebuah ruang hidup yang layak” ujar Pantas yang menilai polusi udara memburuk saat ini adalah salah satu dampak dari kelebihan kapasitas penduduk di Jakarta.


Pantas menerangkan, tugas pansus yang diketuainya adalah memberikan rekomendasi atau pencatatan-pencatatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan pusat maupun DPR, dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang hingga menjadi Undang-Undang.


Sebagai informasi, pemerintah berencana tetap menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah berstatus daerah khusus meskipun ibu kota Indonesia akan pindah ke Nusantara.


Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perpindahan Ibu Kota Negara Diharapkan Tekan Kemiskinan dan Urai Kemacetan Jakarta", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2023/09/19/21181811/perpindahan-ibu-kota-negara-diharapkan-tekan-kemiskinan-dan-urai.


dan di tempo.co dengan link


Comments


bottom of page