top of page
  • Writer's pictureSA

Penyaluran Pangan Murah DKI Jakarta Picu Antrian Panjang, Gembong: Tambahkan Titik Distribusi



Program pangan murah bersubsidi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat respons positif dari masyarakat. Namun, program ini juga menimbulkan masalah baru, yaitu antrian panjang di sejumlah titik distribusi pangan murah.

Dalam Rapat Badan Anggaran pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2023 (24/8), Gembong Warsono, memberikan pandangannya menyikapi permasalahan yang ditimbulkan oleh penyaluran pangan murah. Banyak warga, khususnya ibu-ibu yang merupakan pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta, penyandang disabilitas, penghuni rumah susun, guru honorer, dan pekerja harian lepas (PJLP) harus rela mengantri hingga malam hari agar mendapatkan nomor antrian.


Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, menyoroti adanya potensi menimbulkan kerugian bagi warga. Ia meminta pemerintah daerah untuk menambahkan titik distribusi pangan murah agar dapat menjangkau lebih banyak warga dan mengurangi kerumunan.

“Program pangan murah bersubsidi ini sangat bermanfaat bagi warga yang membutuhkan. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendukung program ini. Tapi kami juga melihat ada masalah di lapangan terkait antrian panjang yang tidak manusiawi waktunya. Kami minta pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta untuk menambahkan titik distribusi pangan murah agar lebih merata dan tidak membebani warga,” kata Gembong Warsono pada Rapat Banggar.

Gembong Warsono juga mengusulkan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan PD Pasar Jaya untuk memanfaatkan pasar-pasar tradisional sebagai titik distribusi pangan murah. Menurutnya, pasar tradisional memiliki lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh warga.

“Kami harap pemerintah dapat segera menambahkan titik distribusi pangan murah agar tidak ada lagi antrian panjang yang menyiksa warga. Kami juga harap pemerintah daerah dan Dinas KPKP dapat mengawasi kualitas dan kuantitas pangan yang disalurkan agar tidak ada yang bermasalah atau kurang. Program ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi warga, bukan malah menimbulkan masalah baru,” pungkas Gembong Warsono.

Gembong Warsono berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti usulannya tersebut agar program pangan murah bersubsidi dapat berjalan lebih lancar dan efektif.


コメント


bottom of page