Anggota DRPD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengungkapkan soal permasalahan lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Sekretaris Komisi E dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan 2 DKI Jakarta termasuk Koja menyebutkan saat masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017, calon Gubernur saat itu Anies Baswedan menjanjikan kepemilikan lahan kepada warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang jika dia memenangkan Pilkada saat itu.
"Ketika masa kampanye Pilkada, Anies itu menjanjikan warga kepemilikan pada waktu itu kepada mereka (warga di sekitar Depo Plumpang), semacam hak kepemilikan (lahan),"
Janji ini, kata Jhonny, tertuang dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh Anies saat itu. Menurut dia, janji Anies saat itu tidak mudah untuk terealisasi ketika dia terpilih menjadi Gubernur DKI melalui Pilkada 2017. Sebab, lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang itu milik PT Pertamina. Di satu sisi, lanjut Jhonny, pemberian hak atas lahan di sana juga berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Bagaimana merealisasikan hak kepemilikan? Ini kan tanah Pertamina, kan enggak bisa. Yang memberikan itu, bukti hak miliknya, itu kan berhubungan dengan BPN juga kan, enggak segampang itu,"
Johnny menekankan, persoalan lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang seharusnya menjadi permasalahan antara warga dengan PT Pertamina, bukan warga dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
""Di sini kan bukan Pemprov DKI berhubungan dengan masyarakat, dalam artian berhubungan kepemilikan. Tapi, kan (warga) dengan Pertamina, dalam hal ini BUMN," tutur Jhonny.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mempertanyakan alasan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) sementara di Tanah Merah, Rawabadak Selatan, tepatnya di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Ida menyebutkan penerbitan IMB seharusnya memerlukan sejumlah syarat.
"Harusnya ada acuannya, pembuatan IMB kan ada syaratnya yang harus dipenuhi, nah, ini yang saya nggak tahu kenapa Pak Anies mengeluarkan IMB, apa memang mungkin ketidaktahuannya pada saat itu,"
Di tengah tengah polemik terbitnya IMB Kawasan di kawasan Depo Pertamina Plumpang, PDI Perjuangan DKI Jakarta mendukung relokasi bagi warga dari kawasan Depo Pertamina.
"Saya berpikir, kita cari solusi terbaiknya saja. Kalau berbicara bahwa (Depo) Pertamina yang dipindahkan, butuh waktu berapa puluh tahun? Butuh waktu berapa lama? Itu yang musti kita lihat,"
Dia menyarankan warga agar direlokasi ke tempat hunian milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo bersama sama direksi PT Pertamina telah datang mengunjungi warga korban kebakaran di kawasan Depo Pertamina Plumpang. Kunjungan tersebut disertai solusi yang terdiri dari dua opsi. Kedua solusi itu adalah relokasi warga atau relokasi Depo Pertamina Plumpang.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polemik Lahan di Sekitar Depo Pertamina Plumpang, Komisi D: Jangan Cari Kambing Hitam, tapi Cari Solusi", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/06/19284451/polemik-lahan-di-sekitar-depo-pertamina-plumpang-komisi-d-jangan-cari?page=2.
Artikel ini telah tayang di Detik.com, "Komisi D DPRD DKI Heran Anies Terbitkan IMB Tanah Merah: Ketidaktahuan?" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6604314/komisi-d-dprd-dki-heran-anies-terbitkan-imb-tanah-merah-ketidaktahuan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggota DPRD DKI: Warga Tanah Merah Dijanjikan Hak Kepemilikan, yang Terealisasi IMB Kawasan", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/06/14303421/anggota-dprd-dki-warga-tanah-merah-dijanjikan-hak-kepemilikan-yang?page=1.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "IMB Lahan Sekitar Depo Pertamina Plumpang Terbit Begitu Saja, Anggota DRPD DKI: Ngasih Angin Surga", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/06/18044221/imb-lahan-sekitar-depo-pertamina-plumpang-terbit-begitu-saja-anggota-drpd.
Kommentare