PDI Perjuangan DKI Dukung Arahan Heru Budi soal Anak Terlibat Tawuran KJP Dicabut

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi mengatakan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa dicabut jika siswa terlibat tawuran. Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Manuara Siahaan mendukung langkah Heru Budi itu.

"Sikap Pak Pj Gubernur sangat tepat dan harus kita dukung. Selain fungsi ekonomi, yaitu membantu secara finansial anak-anak yang kurang mampu untuk sekolah, instrumen KJP juga kita gunakan untuk fungsi pembinaan, sudah tepat," kata Manuara kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).

Manuara menilai langkah Heru Budi itu menjadi peringatan kepada para kepala sekolah (kepsek) bahwa ada indikasi misalokasi penerima KJP. Menurutnya, pemberian KJP yang tidak tepat sasaran harus terus dievaluasi.

"Sekaligus juga pernyataan Pj gubernur itu adalah warning kepada para kepsek, bahwa de facto di lapangan ada indikasi misalokasi penerima KJP. Yang lebih pantas menerima manfaat KJP tidak mendapatkan, malah yang lebih berkemampuan secara ekonomi mendapatkan KJP. Inilah yang harus dievaluasi secara terus-menerus," ujarnya.

Selain itu, kata Manuara, inspektorat pemda mesti melakukan uji petik terhadap siswa penerima KJP. Dia mendorong pejabat yang bertanggung jawab perlu diberi sanksi apabila terbukti memberikan KJP kepada yang tidak berhak.

"Dan inspektorat harus melakukan uji petik terhadap siswa penerima manfaat KJP, apakah betul tepat sebagai penerima manfaat atau lebih tepat dialihkan kepada siswa yang lebih membutuhkan," katanya.

"Instrumen DTKS harus lebih cermat dalam verifikasinya, sehingga alokasi KJP tepat sasaran. Nah, apabila ditemukan disalokasi penerima manfaat, maka pejabat yang bertanggungjawab akan hal itu, harus diberi sanksi," lanjutnya.

Manuara melanjutkan, sanksi yang terlibat tawuran juga perlu diberi sanksi karena instrumen KJP merupakan bentuk pembinaan siswa.

"Saya setuju dan mendukung sikap Pak Pj Gubernur. Kenakan sanksi kepada siswa yang tawuran karena instrumen KJP juga sebagai fungsi pembinaan siswa," lanjut dia.

Arahan Heru Budi

Heru Budi sebelumnya mewanti-wanti kepala sekolah agar pemberian KJP tepat sasaran. Dia mengatakan KJP bisa dicabut jika siswa terlibat tawuran.

"Saya minta kepada kepala sekolah, pengawas sekolah bahwa KJP itu tepat sasaran, sehingga bisa membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Pertama, namanya aja Kartu Jakarta Pintar, ya orang suruh pintar, kalau suruh tawuran ya dicabut," kata Heru di Auditorium Dinas Pendidikan, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).

Selain itu, Heru meminta pihak sekolah memperbanyak diskusi dengan para siswa dan orang tua. Hal itu sebagai salah satu upaya meminimalkan tawuran pelajar.

"Tawuran buat apa sih? Di sekolah saja sudah cukup banyak PR, waktunya aja tersita untuk belajar kan. Saya rasa kalau anak-anak didik kita mengikuti pelajaran dengan benar, tidak ada waktu (tawuran) waktunya untuk belajar," ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru mengatakan akan bekerja sama dengan stakeholders lainnya terkait pencegahan tawuran pelajar. Heru menyebut nantinya dari kepolisian hingga Satpol PP akan melakukan patroli keliling bersama untuk pengamanan.

artikel ini sudah naik di detik news dengan link https://news.detik.com/berita/d-6673275/pdip-dki-dukung-arahan-heru-budi-soal-anak-terlibat-tawuran-kjp-dicabut/2