Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Panji Virgianto menilai perlunya langkah konkret Pemprov DKI dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan.
Panji berharap Pemprov DKI bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan pembebasan lahan di bibir sungai sampai di 2023 bisa selesai.
Gak hanya itu, Panji juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta bisa bersinergi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Untuk membantu menyelesaikan kendala kepemilikan sertifikat hak milik warga. Sehingga normalisasi bisa berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan”
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal, menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan.
Yusmada juga berharap BPN bisa bekerjasama untuk membantu Pemprov DKI Jakarta agar tidak terjadi lagi masalah pembebasan lahan.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran senilai Rp 469 miliar untuk pembebasan lahan. Besaran itu diproyeksikan dapat membebaskan lahan seluas 4,6 hektare di tiga lokasi.
Masing-masing untuk normalisasi Ciliwung, KSD Saringan Sampah di Ciliwung dan normalisasi Pesanggrahan.
Artikel ini dikutip dari berbagai sumber.
Comments