Anggota Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus bertangung jawab soal permasalahan di Blok G Pasar Tanah Abang.
“Kalau diminta soal sisi tanggung jawab, ya, itu tanggung jawab Pemprov. Siapa Pemprov yang sekarang ya itu tanggung jawab dia,” kata Manuara kepada Tempo, Jumat, 14 Juli 2023.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, walaupun masalah di Blok G telah terjadi sejak era Gubernur DKI, Joko Widodo atau Jokowi, kemudian berlanjut ke era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga Anies Baswedan, maka Heru Budi yang saat ini memimpin Jakarta pun bertanggung jawab untuk masalah yang ada.
“Kalau pun itu rentetan dari pada pemerintahan Gubernur Jokowi, Ahok, lalu Anies ya sekarang itu harus diselesaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar kabar pedagang Blok G Pasar Tanah Abang mengeluhkan para preman meneguk minuman keras alias miras di pasar yang berlokasi di Jakarta Pusat tersebut. Aktivitas ini diduga dilakukan malam hari saat kios-kios sudah tutup.
Dilansir dari Antara, terdapat bong atau alat isap sabu di lantai 2 Blok G. Sementara itu, di lantai 3 banyak pecahan botol miras. Sejak pandemi Covid-19, lantai 2 dan 3 sentra busana Blok G terbengkalai dan diduga beralih fungsi menjadi sarang preman serta pelaku kejahatan.
Sementara itu, Manuara mengungkapkan pihaknya sudah menerima delegasi dari pedangan Pasar Blok G yang mengeluhkan kondisi di lokasi tersebut. “Berantakan, tidak terkelola dengan baik. Nah, itu tanggung jawab Pemprov,” kata dia.
Oleh karena itu, politikus PDI Perjuangan itu meminta Heru Budi dan jajaran Pemprov DKI membenahi Blok G dengan melakukan evaluasi dan merealisasikan konsep yang sudah ada.
“Sekarang waktunya evaluasi perjanjian kerja sama itu kalau dinila tidak layak lagi dilanjutkan, batalkan, putuskan,” katanya.
Dia menduga Blok G Pasar Tanah Abang tak hanya menjadi sarang premanisme, tapi juga prostitusi. “Ngeri kali itu kalau malam,” ucap dia.
Comments