Legislator PDI Perjuangan Desak DKI Bantu Bayar Ijazah Tertahan di Sekolah Swasta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantu membayarkan ijazah siswa yang tertahan di sekolah swasta.
"Ijazah itu ditarik tentu ada pembiayaan, Pemprov DKI harus membayar itu kepada sekolah swasta," kata Jhonny saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Jhonny menuturkan Pemprov DKI harus melakukan gerak cepat dengan memanggil seluruh sekolah yang menahan ijazah.
Dia menyayangkan jika keluarga kurang mampu menyekolahkan anak di sekolah swasta ternyata setelah lulus ijazah milik anaknya ditahan sehingga tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak.
"Sementara anak penjual nasi uduk, anak pengemudi ojol, atau pegawai rendahan apalagi yang mereka kemarin di PHK karena COVID-19 masa negara enggak ikut turun tangan," terangnya.
Dia menyebutkan sejumlah sekolah yang diduga menahan ijazah yakni salah satunya berada di Jakarta Utara. Dia mengaku telah menerima laporan 165 ijazah tertahan.
Padahal, hal ini sudah menjadi konsekuensi wajib belajar 12 tahun sehingga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki ijazah agar bisa mendapatkan pekerjaan.
Dengan demikian, dia berharap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mampu menuntaskan salah satu persoalan di Jakarta.
"Akhirnya mereka pengangguran, itulah yang dikatakan nanti kemiskinan tapi kemiskinan struktural, warga tidak bisa mengakses program Pemprov DKI Jakarta," tuturnya.
Permasalahan ditemukan saat mendengarkan aspirasi masyarakat di reses
Jhonny Simanjuntak mengungkap profesi para orangtua dari pelajar swasta yang ijazahnya ditahan sekolah karena menunggak biaya pendidikan.
"Nah (siswa) di swasta, (orangtuanya) ada penjual nasi uduk dan ada sopir ojol," ujar Jhonny saat dihubungi, Rabu (4/10/2023).
Jhonny mengatakan, ekonomi para orangtua pelajar tersebut terpuruk akibat pandemi Covid-19 melanda di Ibu Kota pada 2020. Oleh sebab itu, para wali murid itu tak mempu membayar biaya sekolah anak-anaknya.
"Kemarin banyak kena PHK karena Covid. Tidak mampu membayar uang sekolah, uang pembangunan, lalu ditahan ijazah. Adil tidak tuh?" kata Johnny. Jhonny menambahkan, persoalan ijazah pelajar ditahan pihak sekolah saat ini baru ditemukan di lingkungan pendidikan swasta. Permasalah ini diyakini tak terjadi di sekolah negeri yang mendapatkan subsidi pendidikan dari pemerintah. "Sekolah negeri tidak ada, kalau negeri mah gratis," ucap Jhonny.
Jhonny sebelumnya mengungkapkan, ada 165 ijazah pelajar swasta yang ditahan karena terbentur biaya sekolah. Jumlah itu diketahui hanya berada di wilayah daerah pemilihannya (dapil) kawasan Koja, Jakarta Utara.
"Ada 165 ijazah yang diadukan kepada saya. Nilainya (tunggakan) hampir Rp 18 juta," ujar Jhonny. Ia pun merinci bahwa penahanan ijazah pelajar sekolah swasta tersebar di beberapa wilayah Jakarta.
Namun yang diketahui Jhonny yakni SMK Ar-Raudhah, Strada, SMK Cikini dan SMK Walang di Koja, Jakarta Utara. Hal itu diketahui anggota Fraksi PDI Perjuangan ini saat reses yang dilakukan di dapil itu.
"Ini masalah di seluruh DKI. Tapi Ini kan diketahui karena kebetulan itu dapil saya," kata Jhonny.
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menelusuri sekolah di wilayah DKI Jakarta terkait adanya laporan penahanan ijazah kelulusan milik siswa sebuah sekolah swasta akibat belum melunasi pembayaran.
"Kami sudah mendata, sekarang dalam proses memverifikasi dan mengecek kebijakannya, statusnya bagaimana terkait anak itu mampu atau enggak, prosesnya itu kan perlu waktu untuk mencari data," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta terus menelusuri lebih dalam alasan pihak sekolah menahan ijazah siswa yang sudah lulus. Menurut Purwosusilo, penahanan ijazah di sekolah swasta itu kemungkinan disebabkan kondisi ekonomi keluarga karena terdampak pandemi COVID-19.
Jika ditemukan adanya pelajar yang masih memiliki tunggakan pembayaran di sekolahnya, Disdik DKI akan mengonfirmasi alasan masih ada tunggakan yang belum dilunasi dan tunggakan apa saja.
Artikel ini telah tayang di antaranews.com dengan link https://www.antaranews.com/berita/3756336/legislator-desak-dki-bantu-bayar-ijazah-tertahan-di-sekolah-swasta
Kompas.com dengan judul "Ijazah Pelajar di Koja Ditahan karena Tunggakan Biaya, DPRD DKI: Ekonomi Ortu Mereka Terpuruk", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2023/10/04/21012551/ijazah-pelajar-di-koja-ditahan-karena-tunggakan-biaya-dprd-dki-ekonomi