Ketua Komisi D DPRD Dukung Heru Budi Setop ITF: Tak Perlu Takut, Pak
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak ragu akan keputusan pembatalan pembangunan ITF. Pasalnya, Ida memandang penanganan sampah melalui Refused Derived Fuel (RDF) menjadi pilihan terbaik dan paling rasional saat ini.
"Pada intinya, saya ingin memberikan semangat kepada Pak Heru Budi Hartono, Pj Gubernur DKI Jakarta, dan Pak Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas LH untuk bisa melaksanakan kebijakan yang baik, tidak perlu ragu atau takut," kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin (14/8/2023).
Ida memandang penanganan sampah menggunakan ITF ini akan banyak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sejatinya adalah uang rakyat. Untuk itu, sebagai Ketua Komisi D, Ida sangat mendukung rencana pembangunan dua RDF lagi, masing-masing di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
"Inilah kenapa kami mendukung RDF. Pertama, RDF pembiayaannya tidak besar. Kedua, tidak ada tipping fee lagi," ucapnya.
"Saya sebagai Ketua Komisi D yang menjadi mitra kerja Dinas LH yang menangani masalah sampah sangat mendukung RDF dibandingkan ITF. Saya ingin masalah sampah tertangani, tapi juga tidak boros dalam menggunakan APBD," sambungnya.
Saat ini, Pemprov DKI telah memberikan suntikan dana sebesar Rp 577 miliar untuk pembangunan ITF. Menurutnya, dana tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan RDF.
"Bayangkan, satu RDF itu bisa 2.000 sampai 2.500 ton per hari. Kalau DKI itu punya RDF di tiga wilayah kota saja, misalnya Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur atau Jakarta Selatan, maka bisa menangani masalah sampah hingga 7.500 ton per hari," jelasnya.
Ida menyampaikan Komisi D merupakan mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup (LH) yang mengikuti secara detail mengenai rencana pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) maupun RDF. Bahkan, komisi D pernah memanggil PT Jakarta Propertindo (JakPro) membahas terkait kesepakatan pemutusan kontrak apabila pemenang tender tak bisa membangun ITF sesuai tenggat yang ditentukan.
"Harusnya itu sudah dilakukan. Saya sebagai Ketua Komisi D berharap Pak Pj Gubernur segera mencabut penugasan PT Jakpro (Perseroda) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi, pengelolaan sampah ini biar tetap dilakukan Dinas LH," jelasnya.
Selain itu, Komisi D sudah melakukan kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang untuk melihat langsung RDF. Dengan pengolahan sampah 2.000 ton per hari, kata dia, hanya diperlukan subsidi Rp 54 miliar per tahun. Sedangkan ITF itu tipping fee-nya saja sekitar Rp 2 triliun per tahun.
Ia merinci, dibandingkan untuk pengeluaran tipping fee yang mencapai Rp 2 triliun per tahun, akan lebih realistis jika uang APBD itu digunakan untuk membangun RDF. Belum lagi, pembangunan ITF memerlukan biaya Rp 4-5 triliun.
"Dibandingkan untuk sekadar membayar tipping fee per tahun saja kita sebetulnya bisa gunakan membangun dua RDF. Untuk itu, saya mengajak, ayo kawan-kawan kita menyelesaikan persoalan sampah tapi juga menekan seminimal mungkin pengeluaran atau penggunaan APBD," paparnya
Selain itu, Komisi D sudah melakukan kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang untuk melihat langsung RDF. Dengan pengolahan sampah 2.000 ton per hari, kata dia, hanya diperlukan subsidi Rp 54 miliar per tahun. Sedangkan ITF itu tipping fee-nya saja sekitar Rp 2 triliun per tahun.
Ia merinci, dibandingkan untuk pengeluaran tipping fee yang mencapai Rp 2 triliun per tahun, akan lebih realistis jika uang APBD itu digunakan untuk membangun RDF. Belum lagi, pembangunan ITF memerlukan biaya Rp 4-5 triliun.
"Dibandingkan untuk sekadar membayar tipping fee per tahun saja kita sebetulnya bisa gunakan membangun dua RDF. Untuk itu, saya mengajak, ayo kawan-kawan kita menyelesaikan persoalan sampah tapi juga menekan seminimal mungkin pengeluaran atau penggunaan APBD," paparnya
Artikel ini telah tayang di detiknews.com dengan judul; "Ketua Komisi D DPRD Dukung Heru Budi Setop ITF: Tak Perlu Takut, Pak" https://news.detik.com/berita/d-6875011/ketua-komisi-d-dprd-dukung-heru-budi-setop-itf-tak-perlu-takut-pak.