Ketua DPRD Larang Pemprov DKI Jakarta Beli Tanah dalam RKPD 2024

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melarang Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pengadaan tanah dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024. RKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang anggarannya dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Prasetyo, Pemprov DKI Jakarta kini telah memiliki banyak tanah. "Saya minta kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah), fokus anggaran. Tidak seperti sekarang nih, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah enggak (perlu) ada lagi. Tanah kita sudah banyak, itu contoh yang konkret," tutur Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).

Politisi PDI-P itu menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta harus memanfaatkan tanah yang sudah dimiliki dengan maksimal. "Sekarang kan tanah kita banyak, kita maksimalkan, kita pakai," sebut Prasetyo. Menurut dia, Pemprov DKI harus fokus menangani persoalan yang lebih jelas lagi di Ibu Kota, seperti kemacetan, kemiskinan, hingga ketahanan pangan. Dalam kesempatan itu, Prasetyo berharap agar Ibu Kota tak kekurangan pasokan pangan.

"Yang kita pikirkan sekarang kan masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan," kata dia.

Untuk diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD, Selasa ini. Kegiatan itu digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir. Heru menyebutkan, melalui Forum Konsultasi Publik, jajarannya menerima masukan-masukan dari organisasi masyarakat hingga non-government organization (NGO). Masukan dari organisasi masyarakat dan NGO akan dipertimbangkan untuk menyusun RKPD DKI Jakarta 2024. "Masukan tersebut dapat disampaikan, baik melalui forum ini maupun melalui kanal-kanal lain yang kami sediakan," sebut Heru melalui keterangannya, Selasa.

Artikel ini dikutip dari megapolitan.kompas.com