Kenneth DPRD DKI Minta Pemprov Bijak soal Nasib Warga Eks Kampung Bayam
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Rusun Nagrak yang terdiri dari 3 tower di Cilincing, Jakarta Utara, untuk dihuni oleh warga eks Kampung Bayam secara gratis tanpa dipungut biaya. Hal ini turut diapresiasi Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth.
Kendati demikian, Kent meminta Pemprov DKI lebih bijaksana menyikapi kasus warga eks Kampung Bayam. Ia berharap Pemprov DKI jangan sampai dinilai tak mampu dalam mengurusi warganya yang notabene korban gusuran karena pembangunan JIS.
"Sebagai orang tua warga DKI Jakarta, pemprov dalam hal ini harus bisa melihat masalah ini dan bisa bertindak solutif. Pada prinsipnya untuk mencegah ketakutan masyarakat yang tidak terlalu percaya dengan adanya relokasi ini dan bisa menumbuhkan kembali rasa kepercayaan warga kampung bayam terhadap pemerintah," papar Kent dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).
"Jadi masalah komunikasi dan sosialisasi kepada warga harus berjalan dengan baik dan sangat hati-hati, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tak diinginkan ke depannya yang bisa merugikan warga eks Kampung Bayam hingga membuat hidup mereka terlunta-lunta dan tidak ada kejelasan," imbuhnya..
Pria yang akrab disapa Bang Kent ini menilai permintaan warga agar dibebaskan dari tarif sewa unit Rusun Nagrak hingga disiapkan bus sekolah untuk anak bukanlah sesuatu yang berlebihan
Sebagai informasi, tarif gratis diterapkan lantaran DKI Jakarta masih memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Pergub itu mengatur biaya sewa rusun-rusun di Jakarta gratis.
"Pada prinsipnya saya mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI yang menggratiskan eks warga Kampung Bayam untuk menempati Rusun Nagrak. Permintaan warga digratiskan tinggal di Rusun Nagrak hingga pelayanan bus sekolah gratis, saya rasa itu permintaan yang tak muluk-muluk ya," ujar Kent.
"Karena kalau warga yang dikategorikan ekonomi tak mampu terus mereka dibebankan biaya sewa ya memang kurang pantas juga, selain itu juga sejak zaman Pak Ahok memang pernah ada juga pelayanan bus sekolah gratis," sambungnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini pun mendukung langkah warga eks Kampung Bayam yang masih bertahan di tenda dekat Jakarta International Stadium (JIS). Menurutnya, para warga menunggu keputusan Lurah Papanggo Tomi Haryono soal surat perjanjiannya dengan warga.
Adapun isi perjanjian tersebut meliputi penyiapan kendaraan bus sekolah gratis untuk anak sekolah hingga tidak adanya pergantian identitas warga Kampung Bayam.
"Kalau memang ada perjanjian antara warga eks Kampung Bayam dengan Lurah Papanggo ya sudah, karena mungkin mereka trauma selalu dibohongi. Karena itu saya meminta kepada Lurah Papanggo Tomi Haryono harus menjaga komitmennya terhadap warga, kasihan warga Kampung Bayam selalu dibohongi dan wajarlah jika muncul rasa trauma," kata Kent.
"Dalam hal ini Pemprov DKI harus bijaksana dalam menyikapi permasalahan ini. Karena warga yang kehilangan mata pencaharian atau anak-anak mereka yang harus pindah sekolah tentu saja akan menjadikan satu permasalahan baru," sambung Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.
Lebih lanjut, Kent pun berharap pemerintah memerhatikan nasib para warga mengingat sebentar lagi akan diadakan event Piala Dunia U-17 di empat stadion, salah satunya Jakarta International Stadium (JIS). Pemprov DKI diharapkan bisa mempersiapkan JIS dengan baik demi menjaga nama baik Indonesia di kancah Internasional.
"Mengingat sebentar lagi ada event Piala Dunia U-17 yang diselenggarakan di Indonesia, salah stadion yang digunakan adalah JIS. Jadi pemprov harus bijaksana dan lebih rendah hati lagi dalam menyikapi segala permasalahan ini, agar nama Indonesia harum di kancah internasional. Tapi ingat, jangan sampai di balik kemegahan JIS menyisakan luka bagi rakyat kecil," tegasnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta memastikan warga eks Kampung Bayam yang bersedia pindah ke rumah susun (Rusun) tak akan dipungut tarif sewa. Sejauh ini, Pemprov DKI telah menyiapkan tower 3 Rusun Nagrak bagi warga eks Kampung Bayam.
Warga eks Kampung Bayam yang menghuni rusun hanya perlu membayar biaya air dan listrik sesuai dengan pemakaian melalui autodebet Bank DKI. Adapun warga eks Kampung Baya mini dipastikan akan menempati Tower 3 lantai 12 dan 13.
Warga disediakan unit tipe 36 dengan ukuran luas 36 meter persegi yang dilengkapi dua kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan balkon untuk menjemur pakaian. Mereka pun dapat menikmati fasilitas lainnya di Rusun Nagrak, seperti lift, masjid, taman bermain anak, lapangan olahraga, tempat parkir sepeda motor, dan bus sekolah.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara pun akan membantu seluruh proses pemindahan dan pasca pemindahan, seperti kepindahan data hingga sekolah anak eks Penghuni Kampung Bayam.
Artikel ini telah naik tayang di detiknews, "Kenneth DPRD DKI Minta Pemprov Bijak soal Nasib Warga Eks Kampung Bayam" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-6950357/kenneth-dprd-dki-minta-pemprov-bijak-soal-nasib-warga-eks-kampung-bayam