Jhonny Simanjuntak Kritik Pemprov DKI soal Dana KJP Rp197 M yang Tak Tersalurkan
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengkritik Dinas Pendidikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal anggaran Rp197,5 miliar yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU).
"Ini kan sudah direncanakan dengan baik dan matang, tetapi masih ada yang tidak tersalurkan, bahkan ini dialami oleh orang tua murid yang anaknya dapat KJP dan KJMU," kata Johnny saat dihubungi, Senin (5/6).
Ia mengatakan temuan dana tak tersalurkan itu tidak bisa dianggap remeh. Johnny menyebut terhambatnya dana cair membuat proses belajar anak didik menjadi terganggu.
"Enggak bisa main-main. Ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak, sehingga ketika ada yang tidak tersalurkan, kan terganggu proses belajar mereka," katanya.
Terpisah, Anggota Komisi E Basri Baco mengaku akan meminta penjelasan dari Disdik DKI soal temuan BPK itu.
"Akan kita panggil di Komisi E untuk kasih penjelasan. Tidak boleh ditahan urusan bantuan ke masyarakat, seharusnya semua dokumen sudah beres," katanya.
Selain itu, BPK turut mengungkap temuan sebesar Rp15,18 miliar Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar tidak sesuai dengan ketentuan.
"KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya. Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp15,18 miliar tidak sesuai ketentuan," kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Senin (29/5) dikutip dari Antara.
Belakangan, Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan temuan BPK itu merupakan data hingga 31 Desember 2022.
Ia mengatakan hingga 28 Mei lalu, sudah kembali tersalurkan anggaran senilai Rp133 miliar.
"Itu jumlah yang belum tersalurkan sebesar Rp197 miliar posisi per 31 Desember 2022 dan per tanggal 28 Mei dari jumlah tersebut sudah ditindaklanjuti dan tersalurkan senilai Rp133 miliar," kata Syaefuloh saat dihubungi, Senin.
Ia menyebut sisa dana yang belum disalurkan akan selesai dalam pekan ini. Syaefuloh menekankan tidak ada kerugian daerah dalam penganggaran dana KJP Plus dan KJMU.
"Sisanya Insyaallah diselesaikan dalam satu minggu ini, dalam hal ini tidak ada kerugian daerah," katanya.
artikel ini sudah naik di CNN Indonesia dengan link https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230605161220-20-957866/dprd-kritik-pemprov-dki-soal-dana-kjp-rp197-m-yang-tak-tersalurkan