Haji Rasyidi Minta Pemprov DKI Gratiskan Biaya Pendidikan Sekolah Swasta
Anggota DPRD DKI Jakarta Haji Rasyidi meminta Pemprov DKI untuk mempertimbangkan kebijakan agar sekolah swasta di gratiskan biaya pendidikan.
Hal itu disampaikan Rasyidi terkait polemik adanya ijazah siswa sekolah swasta yang ditahan pihak sekolah karena adanya tunggakan biaya yang belum dilunasi.
Menurut poltisi PDI Perjuangan ini, pihaknya sebelumnya membicarakan hal tersebut dalam rapat anggaran bersama Pj Gubernur.
"Kita sebetulnya sudah pernah membahas hal tersebut dalam rapat banggar untuk segera diusulkan anggaran pendidikan gratis bagi siswa yang sekolah swasta,"
Wakil ketua Komisi C ini menilai, ada kekeliruan dalam persoalan bantuan bagi siswa. Rasyidi menganggap Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang selama ini diterima salah sasaran dan tidak sepenuhnya berguna bagi siswa.
"Pandangan kami, KJP itu dihilangkan dan langsung diganti dengan tidak adanya bayaran SPP siswa yang belajar di sekolah swasta,"
"Anggaran dalam KJP itu, malah cenderung diambil oleh orangtua siswa, bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan digunakan untuk membeli rokok oleh bapaknya, itukan sudah salah,"
Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI ini mengungkapkan, perlu ada kebijakan khusus dikeluarkan Pemprov DKJ dalam merealisasikan rencana sekolah gratis tersebut.
"Saya kira Pj Gubernur perlu mengeluarkan kebijakan maupun aturan dalam menerapkan rencana tersebut,"
"Masalah teknis nanti diatur kemudian. Misalnya sekolah swasta favorit, Pemprov akan membayarkan biaya pengganti lebih besar dibanding sekolah swasta yang biasa saja,"
"Siswa bebas memilih sekolah swasta manapun, akan tetapi sebelum masuk bisa disaring melalui nilai atau test kemampuan terhadap siswa tersebut,"
Untuk diketahui sebelumnya, banyak ijazah siswa di sekolah swasta yang ditahan pihak sekolah, karena tak mampu membayar tunggakan sekolah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo menanggapi ihwal masalah ijazah siswa yang tertahan di sekolah swasta di Jakarta.
Purwosusilo menyebut bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertanggung jawab atas masalah itu dan segera menyelesaikannya.
"Pasti diselesaikan. Intinya Pemprov DKI tanggung jawab,"
Menurutnya, permasalahan tertahannya ijazah siswa itu terjadi karena faktor ekonomi. Namun dia memgonfirmasi bahwa secara teknis tidak ada uang untuk menembus pengambilan ijazah.
Permasalahan faktor ekonomi yang dimaksud adalah adanya berbagai tunggakan siswa yang belum dirampungkan.
Artikel ini telah tayang di kosadata.com dengan judul ; Haji Rasyidi Minta Pemprov DKI Gratiskan Biaya Pendidikan Sekolah Swasta https://kosadata.com/read/haji-rasyidi-minta-pemprov-dki-gratiskan-biaya-pendidikan-sekolah-swasta?page=all