Gembong Warsono: Segera Jalankan Terobosan WFH
Polusi di DKI Jakarta semakin mengkhawatirkan. Sempat menyentuh peringkat pertama, sebagai kota dengan kualitas udara terburuk sedunia. Tingkat polusi udara di Jakarta, berada pada level tidak sehat.
Data tersebut diambil berdasarkan parameter kualitas udara IQAir.com. Dari 110 negara, indeks kualitas udara Jakarta pada pukul 8 pagi, kemarin, mencapai angka 183 US Air Quality Index (AQI US).
Saat Rakyat Merdeka melihat pada pukul 19.35 WIB, kualitas udara Jakarta mencapai angka 125 AQI US. Jakarta masuk urutan kelima dari total 110 negara.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun mengatur strategi penanganan polusi udara ini. Salah satunya adalah rencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, atau work from home (WFH) untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota pada September mendatang.
Hal itu menyusul arahan Presiden Joko Widodo terkait polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
“Kayak work from home. Ini sebentar lagi dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Mudah-mudahan, September ini bisa dijalankan,” kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/8).
Heru mengatakan, WFH bersifat wajib bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetapi, kata dia, pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat secara langsung, tetap bekerja di kantor.
“Kalau bagian perencanaan dan lain-lain, mungkin work from home. Mudah-mudahan, kementerian/lembaga juga bisa melakukan hal itu,” ujarnya.
Lanjut Heru, kebijakan tersebut bersifat imbauan bagi sektor swasta. Meski begitu, ia berharap sektor swasta turut menerapkan kebijakan bekerja dari rumah.
“Mudah-mudahan, swasta juga bisa menetapkan itu. Seperti, saat pandemi Covid,” ucap Heru.
Heru mengatakan, WFH bersifat wajib bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetapi, kata dia, pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat secara langsung, tetap bekerja di kantor.
“Kalau bagian perencanaan dan lain-lain, mungkin work from home. Mudah-mudahan, kementerian/lembaga juga bisa melakukan hal itu,” ujarnya.
Lanjut Heru, kebijakan tersebut bersifat imbauan bagi sektor swasta. Meski begitu, ia berharap sektor swasta turut menerapkan kebijakan bekerja dari rumah.
“Mudah-mudahan, swasta juga bisa menetapkan itu. Seperti, saat pandemi Covid,” ucap Heru.
Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, WFH perlu dilakukan secepatnya untuk menangani polusi di Jakarta. Sedangkan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Aziz berpandangan, WFH bukan solusi.
Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Gembong Warsono.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai rencana pemberlakuan WFH di Jakarta untuk mengatasi polusi udara?
Saya setuju terhadap rencana tersebut. Menghadapi kondisi udara buruk di DKI Jakarta, dibutuhkan terobosan kebijakan untuk mengatasinya. Nah, WFH merupakan terobosan yang bisa ditempuh Pj Gubernur DKI.
Apakah WFH tidak berpengaruh buruk terhadap perekonomian Jakarta?
Kebijakan tersebut jangan sampai mengorbankan perekonomian Jakarta yang sudah mulai tumbuh. Artinya, Pemprov harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perbaikan kualitas udara di Jakarta.
Menurut Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz, WFH kurang tepat. Solusi terbaik adalah koordinasi antar wilayah Jabodetabek. Tanggapan Anda?
Soal koordinasi, saya setuju. Sebab, penanganan polusi udara, tidak mungkin bisa dilakukan Jakarta sendirian. Perlu kebersamaan dalam mengambil kebijakan penanganan polusi udara ini. Namun, WFH adalah terobosan kebijakan yang harus segera diambil.
WFH adalah cara tercepat yang bisa dilakukan untuk saat ini ya?
Iya. Walaupun begitu, Pemprov harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan mengatasi polusi udara.
Seberapa besar sektor industri menimbulkan polusi di Jakarta?
Cukup besar juga, kalau bicara kawasan ya. Bukan hanya bicara Jakarta. Tapi kalau hanya bicara Jakarta, maka penyumbang terbesar adalah kendaraan bermotor.
Kalau soal kendaraan bermotor, apa solusi terbaiknya?
Kalau Pemprov DKI mau menuntaskan persoalan polusi udara dan kemacetan secara permanen, harus berani mengambil keputusan tidak populer. Misalnya, pembatasan umur kendaraan. Karena, ruas jalan dan jumlah kendaraan sudah tidak sebanding. Ruas jalan tidak bertambah. Sedangkan jumlah kendaraan, setiap tahun bertambah.
artikel ini sudah naik di https://rm.id/baca-berita/nasional/184145/jakarta-peringkat-satu-udara-terburuk-di-dunia-gembong-warsono-segera-jalankan-terobosan-wfh/2