top of page
  • Writer's pictureGA

Fraksi PDI Perjuangan Jakarta yakin Heru tolak pengadaan Jeep Listrik

Updated: Sep 18, 2023



Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memprediksi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak akan menggunakan mobil dinas yang saat ini pengadaannya tengah diupayakan Pemerintah Provinsi (Pemprov).


Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan Rp 2,3 miliar untuk membeli mobil jip listrik sebagai kendaraan dinas Heru Budi. Anggaran belanja mobil jip listrik itu tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP).


"Pertanyaan, apa Pak Heru akan menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai Permendagri itu, kita punya keyakinan tidak," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (6/3/2023).

Sebagai informai, Heru saat ini masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Dari jabatan itu, ia mendapatkan mobil dinas Toyota Innova Venturer.


Gembong menilai, selama ini Heru Budi tampak nyaman menggunakan mobil dinas tersebut saat menjalani tugas menggantikan Anies Baswedan.


"Saya haqqul yaqin Pak Heru Budi tidak mau menggunakan (jip listrik) itu. Dengan Kijang yang didapatkan, sudah happy beliau. Tetapi kenapa mesti dianggarkan? Karena sesuai dengan Permendagri," ucap Gembong.

"Nah makanya ini mesti ditanyakan kepada pemilik anggaran BPAD. Kalau Pak Heru tidak mau ngapain dipaksa diadakan," ucap Gembong.


Gembong juga merasa hal ini tidak tepat, salah satu alasannya karena Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengantisipasi resesi ekonomi.


"Karena timing-nya juga tak tepat di saat bangsa ini sedang menghadapi untuk antisipasi resesi ekonomi. Kalau kita kaitkan momentumnya tidak pas," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (6/3/2023).

Dengan demikian, Fraksi PDI-P mendorong agar anggaran untuk pembelian mobil dinas dialihkan. Terlebih, ia yakin Heru Budi tidak akan menggunakan mobil dinas tersebut.


Namun, Gembong pun mengembalikan soal dorongan pengalihan anggaran pembelian mobil dinas tersebut kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.


"Iya (untuk tidak dianggarkan) tapi tanyakan dulu ke Pak Heru. Saya punya keyakinan beliau tidak akan menggunakan. Ketika beliau tidak menggunakan itu berarti alokasi anggaran bisa digeser," pungkas Gembong.


Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:


"Soal Pengadaan Mobil Dinas Heru Budi, PDI-P DPRD DKI: "Timing"-nya Tidak Tepat" https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/06/19040911/soal-pengadaan-mobil-dinas-heru-budi-pdi-p-dprd-dki-timing-nya-tidak.



Comments


bottom of page