top of page
  • Writer's pictureGA

DPRD DKI Soroti Banyak Sekolah Swasta Naikan Bayaran SPP Seenaknya Semenjak Ada KJP




Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah menyoroti banyaknya sekolah swasta di Jakarta yang menaikan biaya iuran sekolah atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) seenaknya semenjak adanya Kartu Jakarta Pintar (KJP).


Menurut Ima, jika hal ini terus dibiarkan maka bantuan KJP yang diberikan pemerintah kepada siswa tak mampu tidak akan efektif.


Sebab, KJP yang dipegang siswa tidak cukup untuk membiayai pendidikan.


Kemungkinan terburuknya, siswa pemegang KJP tetap harus berutang ke sekolah dan ujungnya ijazah mereka ditahan bila belum melunasi tunggakan.


"Mereka (sekolah swasta) sembarangan naikin biaya sekolah."


"Di satu sisi siswa itu dapat kemudahan KJP, kalau terus terusan naik tetap aja mereka punya utang," kata Politikus PDI Perjuangan itu, Jumat (6/10/2023).


Ima menuturkan dirinya sudah menanyakan hal ini kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Terbaru, hal itu kembali diutarakan saat Rapat Paripurna DPRD membahas Pembahasan dan Pendalaman terhadap Raperda APBD Perubahan 2023.


Terbaru, hal itu kembali diutarakan saat Rapat Paripurna DPRD membahas Pembahasan dan Pendalaman terhadap Raperda APBD Perubahan 2023.


"Mereka (sekolah swasta) ini naikin seenaknya kayak dianggap yang KJP itu gratis, nah itu saya tanyakan peran Dinas Pendidikan ini dimana," tutur Ima.


Selain biaya SPP sekolah swasta yang naik seenaknya, Ima menyebutkan masalah lain dari penerima KJP yakni keperluan sekolah yang harganya lebih mahal dibanding masyarakat umum.


Ima mendapat laporan bahwa semua keperluan sekolah yang dibayar menggunakan KJP harganya tak bisa ditawar.


Hal itu jelas membuat pengeluaran siswa KJP membengkak.

Padahal, mereka berasal dari keluarga tak mampu yang mengandalkan KJP untuk segala kebutuhan pendidikannya.


Menurut Ima, temuan-temuan itu sudah melenceng dari tujuan awal dikeluarkannya KJP di era Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.


"Kayak contoh temuan di lapangan, orang kalau beli seragam sekolah pakai KJP gaboleh nawar di pasar, ini sudah di luar tujuan kita terhadap pertama kali penerbitan KJP," kata Ima.


Ima mengatakan, dirinya juga sudah meminta kepada Dinas Pendidikan untuk terus mendata siswa tak mampu di Jakarta agar mereka semua dapat memiliki KJP.


"Masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan KJP dan bagaimana caranya," kata Ima.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul DPRD DKI Soroti Banyak Sekolah Swasta Naikan Bayaran SPP Seenaknya Semenjak Ada KJP, https://jakarta.tribunnews.com/2023/10/06/dprd-dki-soroti-banyak-sekolah-swasta-naikan-bayaran-spp-seenaknya-semenjak-ada-kjp

Comments


bottom of page