Jakarta, 20 Agustus 2024 – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan amar putusannya pada 20 Agustus, yang seharusnya menjadi momentum menggembirakan bagi rakyat, situasi politik justru menunjukkan anomali yang menimbulkan kegelisahan luas di tengah masyarakat.
Praktik-praktik rekayasa hukum dan konstitusi yang dilakukan oleh penguasa, serta upaya DPR RI untuk membegal keputusan MK melalui rapat Badan Legislatif, telah menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan ini memicu reaksi kuat dari rakyat, terutama di wilayah Jakarta Timur.
Dalam beberapa hari terakhir, kantor-kantor dan sekretariat PDI Perjuangan di berbagai pelosok Jakarta Timur dipenuhi oleh warga yang menyampaikan kekecewaan dan kegelisahan mereka.
Eko Witjaksono, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, menyatakan bahwa hal ini wajar terjadi karena rakyat menilai PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai yang konsisten dalam menjaga supremasi hukum. Menyikapi situasi ini, seluruh kader PDI Perjuangan di 10 kecamatan di Jakarta Timur secara serentak mendatangi Mapolsek dan Makoramil untuk menyampaikan lima butir kegelisahan warga.
Pertama, warga merasa sangat kecewa melihat kelembagaan DPR RI yang tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 & 70 tentang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang bersifat final dan mengikat. Kedua, warga juga kecewa terhadap upaya revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai sebagai upaya untuk membegal keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, warga menyoroti belum adanya langkah penegakan hukum terhadap pelaku praktek pencurian dan pemalsuan data penduduk demi kepentingan kekuasaan pada Pemilu Kepala Daerah Jakarta. Keempat, hak politik rakyat Jakarta dinilai dibelenggu dengan hadirnya calon boneka yang dipaksakan. Terakhir, warga mengajak aparatur negara, baik sipil maupun militer, untuk tetap teguh berada di jalan rakyat
Aksi serentak ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan Jakarta Timur berdiri bersama rakyat dalam memperjuangkan keadilan dan supremasi hukum, serta menolak segala bentuk upaya manipulasi yang merusak demokrasi di Indonesia.
댓글